KUNJUNGAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DALAM RANGKA PENGAWASAN RUTIN DAN PEMBINAAN/SOSIALISASI

Hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, pukul 09.00 WIB Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak H. Djumali, S.H melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Calang Kelas II dalam rangka pengawasan dan pembinaan/sosialisasi berkaitan dengan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Lanjutan,  Zona Integritas dan peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan.  Kedatangan bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II (Ibu Eliyurita S.H., M.H), Calon Wakil Ketua Pengadilan  Negeri Calang Kelas II (Bapak Antyo Harri Susetyo S.H), Bapak Anggi Prayurisman S.H.,M.H (Humas), Panitera (Bapak Ery Sugiharto S.H.,M.H), Sekretaris (Bapak Zamarullah S.E), pejabat fungsional dan struktural serta staf Pengadilan Negeri Calang Kelas II. Didampingi pimpinan, bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan peninjauan ke setiap ruangan yang ada.

Dalam pembinaan ini bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyampaikan beberapa hal antara lain agar dievaluasi kembali kondisi Pengadilan pada 8 (delapan) area perubahan; agar segera melaksanakan pembangunan zona integritas pada 6 (enam) area perubahan (yang merupakan komponen pengungkit, untuk itu agar segera dibentuk tim kerja yang akan menjadi motor dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, perhatikan dan pelajari pedoman pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk), dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm) pada satuan kerja saudara ini, dengan memperhatikan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ; untuk mewujudkan integritas warga Pengadilan yang demikian itu perlu diperhatikan adalah disiplin untuk melaksanakan 3 (tiga .S. dan 5 ( lima. R.) aparatnya dan dalam menjaga dan meningkatkan disiplin tersebut mohon diperhatikan; Untuk Hakim Perma No.7 Tahun 2016, tentang disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan mohon diperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 069/KMA/SK/V/2009 Tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.KMA/071/SK/V/2008 tentang Penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja  Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Selanjutnya mohon juga diperhatikan dan dilaksanakan Perma No.8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (pengawasan melekat). Pengawasan dan pembinaan atasan langsung oleh Pemangku Jabatan Struktural ( Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) wajib membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang langsung ada dibawahnya agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dab efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pengawasan melekat merupakan kegiatan Pimpinan yang bersifat pengendalian yang terus menerus terhadap bawahan agar tugas yang telah diberikan oleh Pimpinan maupun ketentuan yang ada misalnya (SOP) agar tugas yang diberikan atasanya itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangnya yang berlaku. Selanjutnya mohon pula diperhatikan  Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman pengaduan (whistleblowing  system). Mohon diperhatikan SEMA No.2 Tahun 2014, tentang waktu penyelesaian perkara 5 bulan untuk Pengadilan tingkat pertama, yang hingga saat ini masih banyak Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus lebih dari lima bulan, untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri meneliti sebabnya dan selanjutnya mencari solusinya. Perlu diketahui pelaksanaan sidang yang bertele-tele menyebabkan biaya yang tinggi sehingga Tri Azas peradilan tidak dapat dicapai. Contohnya: Pembayaran biaya honor setiap sidang yang dibayar setiap sidang menyebabkan biaya sidang menjadi tinggi. Putusan Hakim dalam perkara-perkara perdata haruslah bersifat final dan eksecutable tidak boleh mengambang. Masih banyaknya konflik penanganan suatu admintrasi perkara antara bidang teknis (kepaniteraan) dengan bidang administrasi (sekretariat), untuk itu dimohon para KPN dapat menjadi stabilisator antara kedua bidang tersebut. Mohon dipedomani PERMA No.3 Tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam menyelesaiakan suatu perkara para Hakim wajib memperhatikan dan mempedomani SEMA No.3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I mulai Tahun 2012 sampai dengan 2018 dan meneliti secara cermat antara satu Sema dengan Sema yang lain karena kemungkinan ada penyempurnaan. Mohon diperhatikan penyerapan DIPA 03, MOU dengan Pos Bakum harus sudah dilaksanakan pada awal tahun, dengan kata lain saat ini mestinya MOU itu harus sudah ada. Tentang penyediaan makan siang untuk tahanan jika tahanan dating setelah jam makan dan ternyata sudah diberi oleh Kejaksaan maka Pengadilan tidak boleh memberi lagi (penggunaan dana double), kecuali sidang sampai malam hari dan sudah datang waktu makan malam, maka tahanan boleh diberi makan malam. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) agar tetap menghormati independensi Hakim.Pengadilan tidak dibenarkan mengutip atau memotong uang baik gaji maupun memotong hak-hak Jurusita Pengganti untuk kepentingan yang sifatnya tidak wajib. Pimpinan Pengadilan Tinggi tidak akan mempengaruhi atau mengintervensi Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjalankan eksekusi karena eksekusi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama; Seluruh aparat Pengadilan untuk lebih dan sangat hati-hati dalam berinteraksi di Media Sosial atau dunia maya yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lembaga peradilan.Dalam memeriksa dan mengadili perkara mohon diperhatikan SEMA No.7 Tahun 2012, SEMA No.4 dan 5 Tahun 2014, SEMA No.3 Tahun 2015, SEMA No.4 Tahun 2016, SEMA No.4 Tahun 2017 dan SEMA No.3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung R.I sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sema-sema tersebut berhubungan erat karena ada yang berhubungan diantaranya ada yang disempurnakan oleh Sema berikutnya.  Disamping itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan SEMA -SEMA yang cukup penting untuk diperhatikan dalam hal-hal sebagai berikut :Pengusulan pengangkatan dan mutasi Hakim karier, mohon diperhatikan SEMA 03 Tahun 2013 ; SEMA  03 Tahun 2012 tetang kewajiban penandatanganan Pakta Integritas. SEMA 5 Tahun 2012 tentang perpanjangan penahanan perkara korupsi, yang melakukan perpanjangan penahanan adalah Ketua Pengadilan negeri di wilayah hukum terjadinya tindak pidana koorupsi (Locus delicti). SEMA 6 Tahun 2012 tentang pedoman penetapn pencatatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun; SEMA 4 Tahun 2012 tentang perekaman Audio Visual, dari kelima SEMA Ketua Mahkamah Agung memohon perhatian Ketua Pengadilan Tinggi agar memberi perhatian khusus terhadap  SEMA Nomor 4 Tahun 2012 ini, karena hasil perekaman audio visual merupakan bahagian terpenting bagi akuntabilitas lembaga peradilan sebagai alat verivikasi yang sangat penting dalam proses pengawasan dan memungkinkan otoritas pengawasan bisa mudah memverivikasi pengaduan perilaku Hakim.  PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah salah satu wujud untuk memangkas birokrasi dan dapat mendorong terjadinya kompetisi dalam bidang pelayanan atau dengan kata lain masing-masing instansi saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; Tentang permohonan keberatan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa terhadap perpanjangan penahanan sesuai dengan SEMA 13 Tahun 1983, adalah dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dalam tingkat pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding diajukan kepada Ketua  Mahkamah Agung ( Pasal 29 ayat 2 dan 7, KUHAP jo SEMA No.13 Tahun 1983

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan kesempatan kepada seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Calang Kelas II untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan yang berhubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan.

Setelah pembahasan selesai, maka pembinaan/sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II.